BALAPULANG, korantegal.com – Satgas Saber Pungli Kabupaten Tegal berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kecamatan Balapulang, Kamis (27/2). Kali ini yang ditangkap yakni Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal bersama bendaharanya.
Keduanya dipergoki saat menerima pembayaran pembelian papan transparasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sejumlah kepala sekolah di Kantor UPTD Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kecamatan Balapulang.
Saat OTT, Wakil Ketua Satgas Saber Pungli Kabupaten Tegal, Iyus Hendayana berhasil mengamankan uang sebesar Rp 6,7 juta dan 7 kuitansi pembayaran pembelian papan transparansi BOS, serta 4 papan transparansi BOS. Kala itu, Satgas mendapati sejumlah kepala sekolah tengah membayar ke Bendahara K3S SD Kecamatan Balapulang, Fatimah. Sementara, Ketua K3S SD Kecamatan Balapulang, Edi Priyanto juga berada di lokasi OTT yang tengah mengumpulkan anggotanya di Aula UPTD Dikbud Kecamatan Balapulang.
Iyus menduga, praktik ini sudah terkoordinir. Para kepsek sengaja dikumpulkan lebih dulu di kantor UPTD Dikbud Kecamatan Balapulang. Mereka kemudian melakukan pembayaran melalui bendahara.
“Para kepala sekolah membeli papan itu tanpa surat pemesanan dan sudah dikirimkan ke sekolah-sekolah. Satu paket papan dihargai Rp 965 ribu,” kata Iyus sapaan akrab Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal ini.
Iyus menyatakan, pembayaran itu baru dilakukan oleh beberapa kepala sekolah. Karena saat dirinya hadir, mereka langsung pergi. Namun, pihaknya berhasil mengamankan uang sebesar Rp 6,7 juta dan tujuh lembar kuitansi. Termasuk papan transparansi BOS juga diamankan.
“Saat saya datang, para kepala sekolah langsung bubar. Tapi ada beberapa yang sudah bayar,” kata Iyus.
Menurut Iyus, pungli dalam OTT itu, sepertinya kepala sekolah dipaksa membeli papan transparansi BOS tanpa membuat surat pemesanan. K3S diduga ada kerjasama dengan penyedia jasa. Hal itu dibuktikan dengan pengumpulan uang pembayaran, dan harga papan tersebut yang dinilai terlalu mahal. Padahal, setiap papan diperkirakan hanya sekitar Rp 230 ribu. Sedangkan masing-masing kepala sekolah membayarnya Rp 965 ribu.
“Dalam pengembangan nanti akan ditanyakan siapa penyedia jasa, apakah harga papan sesuai dengan juklak juknis BOS, dan apakah juga ada mark up dalam pembelian papan itu,” ujarnya.
Sementara, Ketua K3S SD Kecamatan Balapulang, Edi Priyanto mengaku, awalnya penyedia jasa menawarkan papan transparansi BOS ke K3S, namun ditolak karena Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Selain itu, pertimbangan penolakan belum mengetahui juklak dan juknis BOS terkait dengan pengadaan papan itu, dan belum adanya koordinasi dengan Manager BOS Kabupaten Tegal.
“Sempat ada pertemuan dengan penyedia jasa pada bulan Desember 2019. Informasinya harus ada papan transparansi BOS. Setelah itu, penyedia jasa mengirimkan langsung ke sekolah-sekolah tanpa pemberitahuan,” kata Kepala SD Batuagung 02 Kecamatan Balapulang itu.
Menurut dia, papan itu dikirimkan ke sekolah pada saat di luar jam sekolah, sehingga tidak bisa menolak pengiriman papan itu. Pihaknya juga sempat menawar papan tersebut karena terlalu mahal, dan meminta SD yang siswanya sedikit jangan dikirim papan transparansi BOS. Hingga kini, penyedia jasa sudah mengirimkan ke 47 dari 48 SD di Kecamatan Balapulang.
“Penyedia jasa minta tolong jika ada yang mau membayar untuk diterima terlebih dahulu. Padahal, saya sudah bilang untuk datang saja ke sini (UPTD Dikbud-red) jika ada sekolah yang mau bayar,” terangnya.
Hingga kemarin sore, Ketua dan Bendahara K3S SD Balapulang tengah menjalani pemeriksaan Satgas Saber Pungli Kabupaten Tegal di Polres Tegal. (jeki)
