Slawi – Pustakawan miliki peran penting dalam meningkatkan indeks literasi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih yang juga Ketua Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Rumah Dinas Bupati Tegal, Jumat (22/09/2023).
Menurutnya, pustakawan yang berkualitas dapat membantu meningkatkan minat baca dan indeks literasi masyarakat suatu daerah. Sehingga pihaknya terus mendorong peran serta pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pustakawan di daerah. Selain itu, jumlah tenaga kepustakaan yang tidak sebanding dengan jumlah perpustakaan yang ada juga menjadi sorotan pihaknya.
Fikri ini mengaku prihatin dengan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dari indeks literasi Indonesia di tingkat dunia. Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) dari Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2019 menunjukkan, Indonesia berada pada urutan ke-62 dari 70 negara atau termasuk 10 negara terbawah dalam tingkat literasi rendah.
“Ini menandakan Indonesia darurat literasi. Dan darurat literasi ini salah satunya tidak bisa dipisahkan dari peran tenaga pustakawan yang seadanya,” ujarnya.
Fikri mengungkapkan jika pihaknya tengah merumuskan upaya untuk mengatasi darurat literasi ini, salah satunya dengan mendorong peningkatan kualitas pustakawan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tegal. Adapun hasil temuan pihaknya saat berdialog dengan sejumlah pustakawan, kepala sekolah, tenaga pendidik dan pegiat literasi akan dikomunikasikan dengan anggota Komisi X DPR RI lainnya.
Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini datang bersama anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat, Kepala Pusat Pengembangan Sekolah Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas RI Nurcahyono dan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Abdul Haq.
Senada dengan Fikri, Bupati Tegal Umi Azizah mengatakan bahwa penurunan tingkat kunjungan ke perpustakaan dari waktu ke waktu harus menjadi cambuk dan pelecut pemerintah pusat dan daerah untuk mengembalikan marwah perpustakaan.
Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial perlu didukung penerapannya di daerah, di mana perpustakaan bisa memperluas layanan tidak hanya sekedar sarana peminjaman dan tempat membaca buku saja, tapi juga ruang kegiatan budaya, rekreatif, ekonomi, dan sosial yang terpusat di perpustakaan.
“Peningkatan literasi adalah kewajiban semua instansi pemerintah. Bagaimana semuanya bisa ikut mendorong perpustakaan berkreasi menarik minat warga untuk datang dan berkunjung.
Menurutnya, perubahan kebiasaan dan gaya hidup masyarakat era digital society 5.0 harus bisa memaksa setiap unit perpustakaan untuk segera bebenah. Pilihannya sekarang hanya dua, mengikuti arus atau tergerus. Perpustakaan yang enggan melakukan transformasi diprediksi akan sepi, sedangkan yang hidup adalah perpustakaan yang mau berbenah, beradaptasi agar tetap survive di tengah gempuran kemajuan teknologi dan informasi digital.
Umi berharap, kunjungan kerja Komisi X DPR RI ini akan membawa manfaat perbaikan literasi ke depan, terutama dalam menyusun langkah dan strategi untuk meningkatkan minat baca, selain mengembalikan kepercayaan dan meningkatkan daya tarik masyarakat pada perpustakaan.
“Dukungan bapak, ibu dan pegiat literasi sangat diperlukan untuk bersinergi, saling membantu memperluas gerakan meningkatkan minat baca masyarakat kita,” ungkapnya.
Di sini, Umi juga meminta dukungan Komisi X DPR RI untuk menganggarkan kembali pembangunan perluasan gedung perpustakaan daerah Kabupaten Tegal di Kemendikbud melalui dana alokasi khusus yang terhenti karena wanprestasi penyedia jasa konstruksi. Sebab, menurutnya hal tersebut cukup mengganggu upayanya dalam melakukan transformasi perpustakaan daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Fakihurrokhim dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal Eko Jati Suntoro memaparkan terkait kondisi dan perkembangan perpustakaan di daerah serta langkah ke depannya menghadapi dinamika transformasi teknologi informasi.
Pada kesempatan ini berlangsung pula diskusi yang membahas tantangan, peluang, permasalahan, dan upaya untuk meningkatkan indeks literasi. Adapun peserta diskusi adalah perwakilan kepala sekolah SD dan SMP, pegiat literasi, tenaga pendidikan, pustakawan, pengelola perpustakaan komunitas dan perwakilan organisasi profesi perpustakaan. (EW/hn)