Palembang – Dipandang memiliki keberpihakan yang kuat dalam upaya penanganan stunting, Bupati Tegal Umi Azizah didaulat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi narasumber acara Dialog Terbuka Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan di Hotel Wyndham Opi Palembang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Senin (03/07/2023).
Kegiatan dialog ini merupakan bagian dari rangkaian acara pembukaan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 yang mengangkat tema Menuju 14 Persen di Tahun 2024: Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran di Daerah.
Umi menjelaskan penanganan stunting merupakan bagian dari upaya besar bangsa Indonesia membangun generasi sehat, cerdas dan kuat guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas dan Indonesia Maju yang berdaya saing, baik secara ekonomi maupun produktivitasnya di pasar kerja global.
Sejalan dengan instruksi Presiden RI yang menargetkan penurunan stunting nasional di angka 14 persen tahun 2024, pihaknya pun berupaya maksimal meraihnya lewat berbagai cara, daya dan upaya, termasuk mengalokasikan anggaran yang mendukung pencegahan dan penanganan stunting senilai total Rp64,6 miliar tahun 2023 ini untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif.
“Angka prevalensi stunting kami berdasarkan SSGI (studi status gizi Indonesia) terus berkurang dari 30,6 persen di tahun 2018 menjadi 25,14 persen di tahun 2019 atau masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional,” ungkap Umi.
Namun demikian, di depan presenter Zilvia Iskandar selaku moderator Umi mengaku, selama pandemi lalu angkanya sempat naik menjadi 28 persen di tahun 2021. Sehingga dari sini, pihaknya memperkuat koordinasi yang tidak hanya dari lingkup pemerintahan saja, tapi juga pentahelix dengan melibatkan elemen masyarakat, komunitas peduli hingga pelaku usaha yang ditunjang adanya sinkronisasi perencanaan dengan penganggarannya.
Kerja sama dengan organisasi perempuan seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah dan Nasyiyatul Aisyiah menjadi modal sosial yang kuat untuk menjangkau sasaran ibu hamil dan balita stunting melalui program pemberian makanan tambahan dan bunda angkat balita stunting.
“Selain semangat militansi dan kemandirian yang tinggi, organisasi perempuan Muslimat NU, Fatayat NU juga Aisyiah ini punya peran penting menjembatani program pemerintah di wilayah, sebab rantai strukturalnya masuk sampai ke desa-desa,” jelasnya.
Lebih lanjut Umi menggaris bawahi bahwa data menjadi elemen terpenting untuk menjamin efektivitas intervensi gizi sensitif maupun spesifik penanganan stunting. Metode sampling pada SSGI menurutnya hanya digunakan untuk mengetahui besaran masalah di daerah. Selebihnya untuk mendeteksi, mengidentifikasi masalah riil gizi balita dan jenis intervensinya diperlukan data by name by address.
“Strategi penanganan stunting kita fokuskan ke lokus desa-desa dengan kasus stunting tertinggi. Di sini, desa yang jadi ujung tombaknya untuk mengintervensi sembilan variabel gizi spesifik dan 11 variabel gizi sensitif. Sehingga ini harus didukung data balita dan ibu hamil by name by address,” ujarnya.
Dengan memanfaatkan momentum Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), pihaknya pun melakukan pencacatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat secara elektronik atau e-PPGBM sebagai satu-satunya metode pendataan terbaik saat ini karena mampu menjangkau 87 persen populasi balita di Kabupaten Tegal.
“Data ini yang selalu kita validasi selama dua tahun terakhir lewat pelaksanaan Gebyar Posyandu di momen BIAN,” imbuhnya.
Jika berdasarkan e-PPGBM, angka stunting Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar 17,6 persen atau ada selisih 4,7 persen poin dari hasil SSGI yang ada di angka 22,3 persen. Data e-PPGBM inilah yang dijadikan dasar analisis situasi pada proses perencanaan teknokratik untuk mendukung cakupan data 29 indikator esensial berbasis desa.
Umi menguraikan, alokasi anggaran yang mendukung intervensi gizi spesifik tahun 2023 ini mencapai Rp 28,8 miliar, diantaranya pelayanan gizi masyarakat Rp18,4 miliar, pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan Rp5,8 miliar dan pelayanan kesehatan bayi dan balita Rp4,4 miliar.
Anggaran lain yang dinilainya mendukung intervensi gizi spesifik ini adalah pengalokasian dana bantuan iur BPJS kesehatan sebesar Rp33,6 miliar tahun 2023 ini untuk meng-cover 66.796 orang warga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah. Anggaran ini naik 8,4 persen dari tahun sebelumnya.
Sedangkan pada intervensi gizi sensitif pihaknya mengalokasikan Rp35,8 miliar seperti untuk bimbingan keluarga, program KB, dan operasional tim pendamping keluarga Rp16,2 miliar, penyediaan air minum Rp2 miliar, sanitasi atau jamban keluarga Rp1,6 miliar, parenting dan PAUD Holistik Integratif Rp4,9 miliar, peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia (KPM), penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat TMMD Rp234 juta, kampanye Gemarikan Rp44 juta, dan pemberian makanan tambahan dan operasional KPM Rp10,3 miliar yang ini didistribusikan lewat dana desa.
Dari berbagai upaya tersebut, sejauh ini Pemkab Tegal mampu menekan angka prevalensi stunting tahun 2022 berdasarkan SSGI yang berkurang 5,7 persen poin. Peran sektor swasta seperti Tanoto Foundation juga dinilainya penting dalam memformulasikan program pemberdayaan masyarakat lewat pendirian Rumah Anak Sigap.
Selain itu, baru-baru ini pihaknya juga meluncurkan program Rames Sa’Ceting atau rame-rame ASN gegah stunting sebagai gerakan filantropi dari kalangan ASN lewat iuran bulanan
“Artinya, cross-cutting atau alokasi anggaran dari perangkat daerah, dari pelaku usaha hingga komunitas peduli sudah berjalan baik. Ini kami kawal betul dan sinergikan saat proses penyusunan rencana aksi penanganan stunting dari mulai rembuk stunting tingkat desa hingga desk perencanaan, penganggaran dan pengendaliannya,” pungkas Umi.
Selain Bupati Tegal, narasumber lain yang hadir pada panel dialog terbuka ini antara lain Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Hamzi Fikri, Camat Banyuasin I Bahru Rangkuti, Kepala Desa Kluwut Kabupaten Brebes Zaenal Arifin. Sementara itu, bertindak sebagai penanggap antara lain Direktur Kesehatan Ibu dan Anak Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Lovely Daisy, Direktur Pengembangan Sosial Desa dan Perdesaan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes RI Teguh Hadi Sulistiyono, pakar dari perwakilan akademisi Prof Fasli Jalal dan pelaksana harian Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Sri Purwaningsih yang hadir secara daring. (FH/hn)
