Slawi – Perjalanan karir Penjabat (Pj) Bupati Tegal Dr. Agustyarsyah, S.SiT., SH., MP hingga kini menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) cukup panjang. Hal tersebut disampaikan Agustyarsyah saat rapat koordinasi (rakor) perdananya bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala bagian Setda Kabupaten Tegal di Ruang Rapat Bupati Tegal, Kamis (11/01/2024).
Di hadapan peserta rakor, Agustyarsyah, kelahiran Banda Aceh tahun 1970 memperkenalkan dirinya sebagai Kepala Pusat Pengembangan SDM) Kementerian ATR/BPN yang akan bertugas sebagai Penjabat Bupati Tegal selama satu tahun ke depan.
Meski lahir di Aceh, pendidikan dari TK hingga SMA dia selesaikan di Medan Sumatera Utara, mengikuti orang tuanya yang bertugas di Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) dan tinggal di asrama Kodam I/Bukit Barisan. Dia juga sempat mengenyam pendidikan sarjana di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh jurusan ekonomi akuntansi, meski hanya sampai diploma tiga karena kemudian diterima sebagai CPNS di Kanwil BPN Provinsi Aceh menggunakan ijazah SMA.
Pendidikan sarjana justru didapatkannya saat mendapatkan tugas belajar dari BPN di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta. Agustyarsyah pun mengungkapkan, sepanjang karirnya dari mulai CPNS di Aceh tahun 1994 hingga mulai menjabat berbagai posisi di kantor pertanahan daerah dan kementerian sepenuhnya berada di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Salah satu hal membanggakan dalam karirnya di BPN adalah mampu mensertipikatkan 100 ribu bidang tanah dalam setahun melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) saat dirinya menjabat Kepala BPN Kabupaten Bogor. Tidak hanya itu, dukungan pemerintah Kabupaten Bogor kala itu memudahkan pihaknya mengkoneksikan sistem pemecahan sertipikat tanah di BPN dengan database pajak bumi dan bangunan (PBB) di pemda.
“Jadi, jika ada pemecahan sertipikat di BPN, maka yang di PBB langsung bidang-bidangnya sama dengan yang di sertipikat. Sehingga PBB yang dibayarkan dan data-data yang ada di PBB jadi update,” ungkap Agustyarsyah.
Dari integrasi kedua data kepemilikan tanah ini, pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pemda setempat naik Rp110 miliar. Namun sebelumnya, Pemkab Bogor telah menjalin komitmen dengan dirinya mengalokasikan anggaran daerah senilai Rp25 miliar untuk mendukung percepatan program PTSL.
Tak hanya itu, arsip pertanahan di BPN Kabupaten Bogor pun dinobatkan sebagai yang terbaik di tingkat Jabodetabek. Atas prestasinya ini, ia pun diganjar jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh.
Terkait dengan jabatannya sekarang sebagai Kepala Pusat Pengembangan SDM Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah mengungkapkan jika keinginan terbesarnya adalah mengajar. Hal tersebut terinspirasi dari profesi kedua orangtuanya yang juga guru, di mana ibunya seorang pengajar di Sekolah Guru Kepandaian Putri dan ayahnya mengajar di sekolah guru agama.
Profesi mengajarnya di sejumlah lembaga pendidikan tinggi ini ditunjang oleh latar belakang pendidikan akademisnya yang cukup banyak serta kepemilikan akta mengajar, di mana ia sempat mengajar di fakultas pertanian dan teknik sipil Universitas Syiah Kuala, Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu Banda Aceh dan STPN Yogyakarta. Adapun disiplin ilmu yang diajarkannya seperti pertanahan, kartografi, dan manajemen perkantoran.
Mengakhiri kegiatan rakor, Agustyarsyah pun meminta dukungan dan kerja sama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tegal.
“Satu tahun bukanlah waktu yang sebentar. Saya minta dukungan dan kerja samanya,” katanya.
Dirinya juga sangat terbuka dengan pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui akun media sosialnya. Sehingga ia pun meminta kepala perangkat daerah bisa membantu merespon keluhan warga yang masuk seperti kerusakan insfrastruktur jalan, pelayanan publik, hingga lapangan sepak bola yang tidak bisa digunakan warga.
“Saya senang karena ini menunjukkan bahwa respon masyarakat itu positif terhadap Pemerintah Kabupaten Tegal. Tidak ada tempat mereka mengadu selain kepada kita. Ruang (pengaduan) ini memang harus terbuka sebesar-besarnya,” ujarnya.
Dia juga berharap, aplikasi yang sudah berjalan di lingkungan Pemkab Tegal bisa terus dikembangkan, lebih mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat. Selama kepemimpinannya, ia akan lebih suka turun ke lapangan dan meninjau secara langsung kondisi masyarakat.
“Di sini, saya akan lebih sering turun ke lapangan. Jadi akan lebih tahu apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan,” tutupnya. (AD/hn)
