Balapulang – Bupati Tegal Umi Azizah didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Disperkim) Kabupaten Tegal Jaenal Dasmin meninjau langsung pelaksanaan program rehab rumah tidak layak huni (RTLH) di sejumlah desa di Kecamatan Balapulang, Rabu (23/08/2023). Umi memastikan penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan senilai Rp13,2 miliar ini tepat sasaran.
“Di sini kita coba cek penerima manfaatnya. Apakah mereka benar-benar MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ataukah tidak. Berapa nilai swadayanya, bagaimana prosedur mendapat bantuan. Dan yang paling penting, nilai bantuannya yang sebesar Rp20 juta per rumah ini diterima penuh ataukah tidak, ada potongan ataukah tidak,” kata Umi.
Dari laporan dinas terkait, anggaran program rehab RTLH untuk Kecamatan Balapulang ini sudah tersalurkan 100 persen, di mana masyoritas rumah yang direhab sudah bisa ditempati kembali penghuninya. Hal tersebut menurutnya sudah sesuai target waktu penyelesaian program di bulan Agustus 2023 untuk Kecamatan Balapulang.
“Program ini ditargetkan rampung bulan Agustus (2023). Jadi saya coba cek acak tadi ke penerima manfaat, ternyata sudah pada selesai. Bahkan sebagian sudah mulai ditempati kembali. Ada memang yang masih berproses, tapi ternyata itu dari anggaran desa,” ungkapnya.
Umi menguraikan, dari Rp13,2 miliar anggaran rehab RTLH tahun ini, 89,5 persennya atau Rp11,82 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Tegal untuk merehab 591 unit RTLH. Selain itu juga ada dari APBD Provinsi Jawa Tengah senilai Rp960 juta dan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp300 juta serta dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah senilai Rp158 juta.
Umi pun berharap rehab dari keseluruhan 662 unit RTLH yang direhab tahun ini dapat selesai semuanya tepat waktu. Pihaknya pun mengapresiasi kehadiran fasilitator pendamping program sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, penggalian swadaya masyarakat hingga ketepatan mutu bangunan dan volume pekerjaan yang didanai pemerintah.
“Kehadiran fasilitator pemberdayaan pada program penanggulangan kemiskinan seperti ini sangat penting. Terutama dalam menumbuhkan mindset kemandirian penerima manfaat, menyadarkan arti pentingnya tinggal di rumah yang layak, mau berswadaya dan bisa menjalani hidupnya lebih sehat, lebih produktif lagi,” ujarnya.
Meski demikian, dia meminta agar pelaksanaan rehab RTLH ini terus dievaluasi, termasuk menindaklanjuti saran masukan dari penerima manfaat. Sebab, keberlanjutannya dalam mendukung program penanggulangan sangat tinggi, termasuk penataan lingkungan permukiman kumuhnya. Terlebih, menurutnya, masih ada backlog sekitar 24 ribu unit RTLH di Kabupaten Tegal yang belum tersentuh program ini. Sementara jumlah RTLH yang berhasil dipugar sejak tahun 2014 saat dirinya menjabat Wakil Bupati Tegal hingga tahun 2023 ini mencapai 11.569 unit.
Pihaknya pun meminta ke depannya ada cost sharing dari pemerintah desa untuk menyempurnakan pekerjaan rehab RTLH yang rata-rata masih menyisakan pekerjaan lantai, kamar mandi dan WC, dapur, plafon hingga plesteran dinding.
Lilik Mujiono, salah satu penerima manfaat asal Desa Kalibakung, Kecamatan Balapulang mengaku senang mendapatkan bantuan rehab RTLH ini. Ia pun menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dan seluruh pihak yang telah membantu memperbaiki rumah miliknya.
“Alhamdulillah, saya sangat senang dan sangat berterima kasih kepada ibu bupati dan semua pihak yang telah membantu saya,” ujarnya.
Mujiono yang kesehariannya bekerja sebagai penjaga malam di objek wisata Kalimus menerangkan jika dirinya mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk belanja material dan sisanya Rp 2,5 juta untuk jasa pekerja bangunan. Selain itu, dia juga mengalokasikan dana swadaya senilai Rp8 juta untuk menuntaskan pembangunan rumahnya.
“Alhamdulillah rumah saya sekarang jadi kokoh dan layak untuk ditempati karena sudah tidak pakai kayu lagi,” tuturnya.
Usai meninjau pelaksanaan rehab RTLH Kecamatan Balapulang, Bupati Tegal Umi bersama rombongan melanjutkan monitoringnya ke Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu untuk melihat realisasi pembangunan rumah unggul sistem panel instan (Ruspin) yang diperuntukkan bagi relokasi korban bencana tanah bergerak di desa setempat yang terjadi tahun 2022 lalu.
Di tempat yang sama, Kepala Disperkim Jaenal Dasmin menerangkan jika pembangunan tiga unit Ruspin ini difasilitasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Tengah dengan total anggaran Rp150 juta.
Selain itu, Jaenal mengungkapkan ada tambahan dari Dana Desa Kajen senilai Rp30 juta, swadaya masyarakat dan dana corporate social responsibilty (CSR) dengan nilai keseluruhan mencapai Rp115 juta untuk pembelian tanahnya. (EW/hn)
