SLAWI, korantegal.com – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DistanKP) Kabupaten Tegal Toto Subandriyo mengungkapkan pupuk bersubsidi masih tersedia sampai dengan akhir Desember 2020. Lima jenis pupuk subsidi yang masih tersedia per tanggal 8 Desember 2020 lalu antara lain, urea sebanyak 4.599 ton, SP-36 sebanyak 639 ton, ZA sebanyak 961 ton, NPK sebanyak 1.411 ton dan pupuk organik sebanyak 1.056 ton. “Pemegang kartu di Kabupaten Tegal belum mengambil seluruh kuota pupuk subsidinya, sehingga secara data, pupuk tersebut masih tersedia di kios atau tempat penjualan,” kata Toto saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/12/2020) pagi.
Namun, pada kenyataannya petani masih merasa kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Menurut Toto hal ini dikarenakan pembelian pupuk subsidi harus menggunakan kartu tani. Ketentuan wajib tersebut mulai berlaku tanggal 1 September 2020 mendasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 491/KPts/Sa.320/BS.2/08/2020 tentang Penagihan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Dashboard Bank Tahun Anggaran 2020.
“Per tanggal 1 September 2020 lalu, saat petani membutuhkan pupuk subsidi, mau tidak mau harus menggunakan kartu tani yang sudah terintegrasi dengan sistem elektronik atau e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok),” ujarnya.
Toto menjelaskan, sepanjang bulan Januari sampai dengan Agustus 2020, petani masih bisa membeli pupuk bersubsidi secara manual, meski sudah mengantongi kartu tani. Namun, selama periode tersebut banyak petani membeli seluruh kuota pupuk subsidi yang dimilikinya selama setahun, termasuk kuota yang seharusnya diperuntukan masa tanam ketiga, yaitu bulan September, Oktober dan Desember. Karena kebutuhan yang tinggi, seluruh pupuk subsidi itupun habis digunakan sebelum datangnya masa tanam ketiga. Akibatnya, di bulan September mulai terjadi gaduh kekurangan pupuk.
Selama ini, imbuh Toto, anjuran dosis pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian belum mencukupi sepenuhnya kebutuhan di lapangan. Misalnya, alokasi untuk pupuk urea yang disediakan pemerintah adalah 250 kilogram per hektare, sedangkan kebutuhan riilnya berkisar antara 335-350 kilogram per hektare. Sehingga, petani pun terpaksa menggunakan jatah pupuk subsidi yang sebenarnya untuk musim tanam ketiga atau membeli pupuk nonsubsidi guna mencukupi kebutuhannya.
Di sisi lain, sinyalemen kekurangan pupuk bersubsidi tahun ini sesungguhnya sudah terpetakan sejak awal, yaitu saat pihaknya menerima realisasi alokasi dari Kementerian Pertanian. Dari usulan kebutuhan pupuk urea sesuai RDKK yang sebanyak 36.227,28 ton, teralokasikan sebanyak 34.900 ton atau berkurang 3,66 persen. Sedangkan untuk pupuk SP-36, dari ajuan 11.920,84 ton, teralokasikan 4.283 ton atau berkurang 64 persen. Kemudian pupuk ZA, dari ajuan 8.703,17 ton, teralokasikan 4.584 ton atau berkurang 47,3 persen. Pupuk NPK, dari ajuan 10.065,14 ton teralokasikan 8.595 ton atau berkurang 14,6 persen. Adapun pupuk organik, dari ajuan 21.984,06 ton, teralokasikan 3.531 ton atau berkurang 83,9 persen.
Toto mengakui jika kebijakan kartu tani ini perlu banyak pembenahan, sehingga diharapkan di tahun 2021 mendatang tidak ditemui lagi kendala dalam penggunaannya. Kartu tani ini, ungkap Toto, digunakan secara khusus untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayarannya melalui mesin electronic data capture (EDC) Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang ada di 177 kios pupuk lengkap (KPL) di Kabupaten Tegal. Kartu tani ini dapat pula berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya.
Sejumlah kendala yang dihadapi antara lain hilangnya 616 kartu tani, tertutupnya 1.132 rekening kartu tani, terblokirnya 1.276 kartu akibat kesalahan penggunaan pin, kuota kosong pada 2.409 kartu tani dan sebanyak 2.437 kartu tani sudah tidak aktif karena tidak pernah digunakan. Guna mengatasi itu, pihaknya telah melakukan konsolidasi dengan BRI sebagai penerbit kartu tani.
“Petani yang mengatakan pupuk subsidi sulit dibeli bisa jadi karena ada kendala di kartu taninya. Ketika pin terblokir ataupun kartu hilang, petani harus datang sendiri ke bank, tidak boleh diwakilkan. Dan kebanyakan petani kita tidak mau mengurusnya lalu menyimpulkan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi,” tutur Toto.
Faktor lain yang kemungkinan terjadi adalah kondisi kartu tani yang sudah tidak memiliki kuota. Artinya, petani tidak bisa membeli jatah pupuk bersubsidi karena sudah dihabiskan lewat pembelian manual sebelum tanggal 1 September 2020, sehingga saat pemberlakuan kartu tani, para petani tidak bisa lagi mengambil jatah pupuk subsidinya.
Selain itu, dimungkinkan pula permasalahan timbul karena kartu tani dititipkan di KPL ataupun orang lain yang bukan pemilik asli kartu tani tersebut dan menyalahgunakannya. Sehingga, saat pemilik kartu tani asli ingin membeli pupuk subsidi, kuota di kartu taninya sudah berkurang atau bahkan habis. Oleh karena itu, pihaknya bersama BRI menghimbau agar kartu tani ini tidak dititipkan ke orang lain, tapi dipegang sendiri oleh masing-masing petani yang bersangkutan.
Toto pun berharap, seluruh permasalahan yang muncul di tahun 2020 ini bisa dievaluasi dan dicarikan jalan keluarnya agar kendala implementasi kartu tani tahun 2021 bisa diminimalisir. Lebih lanjut Toto menyampaikan, jumlah petani dan luas tanam berdasarkan e-RDKK Kabupaten Tegal tahun 2021 meningkat jika dibandingkan tahun 2020. Pihaknya mencatat ada peningkatan jumlah petani sebanyak 11.726 orang atau meningkat 15,35 persen dan bertambahnya luas tanam sebanyak 10.442 hektare atau meningkat 9 persen.
“Kesuksesan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian distribusi pupuk bersubsidi lewat penggunaan kartu tani adalah kerja tim, kerja kolaborasi. Oleh karena itu, kekompakan, keseriusan, dan konsistensi dari petani, kelompok tani, KPL, distributor, petugas BRI dan pihak lain yang terkait sangatlah dibutuhkan,” jelasnya. (OI)
