BREBES, korategal.com – Pemerintah Kabupaten Brebes menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2021. Musrenbang dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022, serta untuk mendapatkan masukan dan solusi prioritas pembangunan di Kabupaten Brebes. Sehingga mampu mengakomodir kepentingan masyarakat yang mengedepankan skala prioritas.
“RKPD tahun Kelima masa kepemimpinan Saya bersama Pak Narjo, akan fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia dan pengembangan ekonomi kerakyatan,” ujar Bupati Brebes Idza Priyanti saat membuka Musrenbang di Aula Baperlitbanda Brebes, Rabu (24/3/2021).
Idza mengatakan, keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam RKPD ini akan lebih menguatkan sendi-sendi pembangunan. Sehingga pembangunan daerah di semua sektor menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan, semakin mantap,
“Ini merupakan penjabaran tahun terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022”, tuturnya.
Idza menargetkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2022 akan tercapai sebesar 66,46 sampai 66,51. Untuk menopang peningkatan IPM, lanjutnya, antara lain dengan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang profesional, efektif dan efisien. Selain itu, menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah. Juga memantapkan tata kelola Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa, menjadi desa yang maju dan mandiri.
Sementara itu, Sekda Brebes Ir Djoko Gunawan MT mengatakan diadakannya Musrenbang sebagai upaya penjaringan aspirasi dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Brebes.
“Dari sini, kita akan merumuskan masukan dan saran terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2022,” kata Djoko.
Hasil Musrenbang juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan serapan aspirasi pokok-pokok pikiran Anggota DPRD Kabupaten Brebes dengan memperhatikan sasaran prioritas pembangunan daerah.
Djoko menandaskan, penyelenggaraan Musrenbang juga untuk mensinkronkan agenda dan program prioritas Kabupaten Brebes dengan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Mendapatkan masukan dalam penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Brebes yang merinci kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan Fungsi OPD Kabupaten Brebes.
“Partisipasi publik bagi segenap unsur pemangku kepentingan wilayah atau kecamatan, sangat diperlukan,” tandasnya.
