BREBES, korantegal.com – Sebanyak 200 rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada di Kabupaten Brebes belum mendapat bantuan rehab dari APBD. Hal tersebut disebabkan Pemkab Brebes melakukan refocusing anggaran di tahun 2019 dan 2020. Akibatnya, anggaran senilai Rp 2 miliar yang sedianya di lokasi untuk program RTLH terpangkas untuk penanganan covid-19.
Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Dinperwaskim) Brebes mencatat, ada 12.563 rumah tidak layak huni di Kabupaten Brebes. Jumlah itu merupakan data terbaru yang diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari belasan ribu tersebut, pemerintah bertahap melakukan rehab dengan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Kepala Bidang Perumahan Dinperwaskim Brebes, M. Tholani mengatakan, tahun ini APBD Brebes tidak menjangkau program RTLH karena anggaran sebanyak Rp2 miliar dipangkas untuk penanganan Covid-19. Seyogyanya, anggaran itu akan digunakan untuk rehab RTLH sebanyak kurang lebih 200 unit per tahun. Sudah dua tahun ini totalnya Rp4 miliar direfocusing.
“Tahun ini anggaran RTLH dari APBD Brebes itu nol. Justru dari pemerintah pusat melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) lewat pemerintah desa menganggarkan untuk 123 desa di Brebes, dengan masing-masing desa tiga unit. Totalnya ada 399 unit dari pemerintah provinsi,”katanya pada awak media baru-baru ini.
Saat ini, lanjut Tholani, baru ada 35 desa kategori merah atau miskin ekstrem dari 123 desa yang sudah siap pelaksanaan program RTLH. Sisanya, masih dalam pemberkasan oleh masing-masing pemerintah desa. Sedangkan anggaran RTLH dari pemerintah provinsi, sekitar Rp12,5 juta per unit rumah.
“Tahun 2021 ini juga 100 unit RTLH di Kecamatan Ketanggungan yang akan direhab. Anggaran tersebut merupakan aspirasi dari anggota DPR RI lewat program BSPS. Dari DAK APBN juga ada 134 unit dengan masing-masing unit mendapat Rp20 juta. Untuk APBD Brebes tidak ada anggaran RTLH,” lanjut dia.
Selain RTLH yang jumlahnya mencapai belasan ribu, tutur Tholani, di Brebes juga ada 124.447 keluarga yang tidak memiliki rumah. Mereka tinggal bersama orangtua maupun saudaranya. Oleh karenanya, dengan adanya rumah susun sewa (Rusunawa) masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa tertampung.
“Kami juga membuat program rumah berbasis komunitas di Kecamatan Paguyangan sekitar 21 unit tipe 36. Mekanismenya, warga komunitas membeli tanah nanti pemerintah yang membangun. Ini untuk mengurangi angka kemiskinan. Tapi pada prinsipnya, kalau anggaran RTLH direfocusing, maka tidak cepat dan kapan selesainya,” pungkasnya. (HR-83)
