Slawi, korantegal.com – Pemerintah Kabupaten Tegal menerima kunjungan kerja Komisi C dan Komisi D DPRD Kabupaten Karanganyar di Ruang Rapat Bupati Tegal, Rabu (7/10/2026). Kunjungan tersebut membahas pembangunan infrastruktur, pengelolaan persampahan, dan pelayanan kesehatan sebagai upaya bertukar pengalaman serta memperkuat pembelajaran antarpemerintah daerah.
Mewakili Bupati Tegal, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Akhmad Uwes Qoroni menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, pertemuan antardaerah menjadi kesempatan untuk saling berbagi informasi dan mempelajari berbagai praktik baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bagian dari komunikasi, pertukaran pengalaman, serta memperkuat pembelajaran antarpemerintah daerah,” ujar Uwes.
Uwes menjelaskan, Kabupaten Tegal memiliki luas wilayah sekitar 983 kilometer persegi yang terdiri atas 18 kecamatan, 281 desa, dan 6 kelurahan. Kabupaten Tegal juga memiliki beragam potensi wilayah, mulai dari kawasan pegunungan hingga pantai, termasuk kawasan wisata Guci yang dikenal dengan sumber mata air panasnya.
Dalam pembangunan daerah, kata Uwes, infrastruktur menjadi salah satu perhatian pemerintah, terutama infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata. Namun, keterbatasan fiskal membuat pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran secara tepat dan efisien.
“Dengan kondisi tersebut, ruang fiskal daerah tentu cukup terbatas. Oleh karena itu, kami terus berupaya mengalokasikan anggaran secara tepat, efisien, produktif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” jelasnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah pengelolaan persampahan. Uwes menyebut produksi sampah di Kabupaten Tegal mencapai hampir 670 ton per hari, sedangkan sampah yang masuk ke TPA baru sekitar 34 persen.
Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah atau mengandalkan kapasitas TPA. Pengelolaan perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari sumbernya.
“Kita tidak mungkin hanya menyelesaikan persoalan TPA. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari bagaimana mengurangi timbulan sampah, melakukan pemilahan, mengolah sampah, hingga meningkatkan peran masyarakat dan produsen,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Tegal, lanjut Uwes, terus menyusun langkah pengelolaan sampah agar jumlah sampah yang masuk ke TPA dapat ditekan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, pengolahan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat.
Selain infrastruktur dan persampahan, pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) turut menjadi bahan pembahasan. Pemerintah Kabupaten Tegal terus berupaya menjaga cakupan pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat memperoleh akses layanan kesehatan dengan baik.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Darwanto mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi sekaligus belajar dari berbagai program yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Tegal.
“Kami berharap melalui kegiatan ini dapat terjadi diskusi yang konstruktif dan kami dapat memperoleh berbagai informasi serta pengalaman yang nantinya dapat kami bawa pulang,” ujar Darwanto.
Darwanto menjelaskan, Kabupaten Karanganyar memiliki luas wilayah sekitar 760 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 960 ribu jiwa. APBD perubahan 2026 Kabupaten Karanganyar berada di kisaran Rp2,14 triliun, sedangkan PAD sekitar Rp522 miliar.
Dalam pengelolaan persampahan, produksi sampah di Kabupaten Karanganyar mencapai sekitar 416 ton per hari, sementara daya tampung TPA sekitar 317 ton. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pihaknya ingin mengetahui lebih jauh sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Kabupaten Tegal.
Selain itu, DPRD Karanganyar juga ingin mempelajari strategi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mempertahankan pembangunan infrastruktur di tengah efisiensi anggaran dan keterbatasan fiskal daerah.
Untuk sektor kesehatan, Darwanto menyebut cakupan UHC di Kabupaten Karanganyar saat ini belum mencapai 100 persen, yakni sekitar 95 persen dengan tingkat keaktifan sekitar 80 persen. Karena itu, pihaknya juga ingin mengetahui strategi Kabupaten Tegal dalam menjaga keberlanjutan program tersebut.
Menurut Darwanto, hasil kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan perbandingan bagi Kabupaten Karanganyar, khususnya dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kunjungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal dan DPRD Kabupaten Karanganyar diharapkan dapat terus memperkuat komunikasi dan bertukar pengalaman dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan, pengelolaan lingkungan, serta pelayanan publik. (IK)
