Jakarta, korantegal.com — Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid menghadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Senin (4/5/2026).
Forum yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, tersebut diikuti perwakilan pemerintah daerah sepanjang Pantura Jawa, dari Banten hingga Jawa Timur.
Dalam paparannya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kondisi pesisir Pantura Jawa kian mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan segera.
“Telah terjadi penurunan permukaan tanah mulai 15 hingga 20 sentimeter per tahun, paling buruk terjadi di Jakarta dan Semarang. Namun, di daerah lain penurunan juga terus berlangsung,” ujarnya.
Kondisi tersebut diperparah oleh kenaikan muka air laut akibat pemanasan global sekitar 0,8 hingga 1,2 sentimeter per tahun, yang meningkatkan risiko banjir rob. Tanpa penanganan serius, kondisi pesisir Pantura pada 2050 diperkirakan memburuk, dengan potensi kerugian ekonomi besar mengingat kawasan ini menyumbang 27,53 persen terhadap produk domestik bruto nasional.
Terkait masyarakat pesisir yang terdampak, AHY memastikan upaya penanganan akan tetap memperhatikan aspek kesejahteraan.
“Relokasi nelayan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan sebaliknya. Harapannya, kondisi mereka justru menjadi lebih baik,” ujarnya.
Merespons kondisi tersebut, Wakil Bupati Tegal menilai program perlindungan pesisir terpadu relevan dengan kebutuhan wilayahnya, terutama di Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat, yang selama ini kerap terdampak banjir rob.
Ia menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan tanggul laut sebagai bagian dari upaya pengendalian rob dan abrasi di wilayah pesisir.
“Program ini kami sambut baik. Pembangunan tanggul laut sepanjang sekitar 500 kilometer diharapkan dapat membantu penanganan banjir dan abrasi, sehingga wilayah terdampak dapat berkurang,” ujarnya.
Selain dukungan kebijakan, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah awal berupa sosialisasi kepada masyarakat guna memastikan proses pelaksanaan berjalan lancar.
“Kami akan melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami program ini sejak awal, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.
Forum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan penanganan pesisir Pantura secara terintegrasi, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. (MA)
