Semarang, korantegal.com — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan seluruh kecamatan berstatus “berdaya” terbentuk dalam waktu satu bulan. Target ambisius ini menuntut percepatan penetapan kelembagaan di tingkat daerah agar program tidak berhenti pada tataran konsep, Kamis (16/04/2026).
Hal itu ditegaskan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Kecamatan Berdaya Tahun 2026 di Gedung Grandika Bhakti Praja, Semarang.
Luthfi menilai, tanpa kejelasan kelembagaan melalui Surat Keputusan (SK) di tingkat daerah, berbagai program prioritas yang dirancang tidak akan berjalan optimal di lapangan.
“Tanpa kelembagaan yang jelas, program tidak akan berjalan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penguatan kecamatan menjadi krusial mengingat posisinya sebagai simpul koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk besar seperti Jawa Tengah yang mendekati 38 juta jiwa.
Dalam skema ini, sedikitnya 22 program prioritas akan didorong langsung ke tingkat kecamatan dengan dukungan anggaran yang signifikan. Camat pun dituntut mengambil peran lebih besar sebagai pelaksana program pembangunan.
“Ke depan, camat harus lebih kuat dan berdaya karena akan menjadi pelaksana berbagai program prioritas,” ujarnya.
Untuk memastikan seluruh program tersebut berjalan selaras, integrasi kebijakan dari pusat hingga daerah menjadi prasyarat utama. Luthfi menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan agar implementasi tidak terfragmentasi di tingkat bawah.
“Kita memiliki satu napas yang sama, yaitu kolaborasi. Integrasi antara pusat dan daerah harus diperkuat agar program berjalan hingga ke tingkat desa,” katanya.
Dalam kerangka itu, sejumlah program unggulan disiapkan sebagai instrumen percepatan di tingkat kecamatan, di antaranya Kartu Zilenial untuk mendorong regenerasi petani muda serta program Perempuan Berdaya yang menyasar peningkatan kemandirian ekonomi kelompok rentan.
Merespons arahan tersebut, Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mempercepat implementasi dengan menyesuaikan karakteristik wilayah.
“Program ini sangat memungkinkan diterapkan di Kabupaten Tegal, tentu dengan penyesuaian potensi masing-masing kecamatan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, empat kecamatan, yaitu Bojong, Bumijawa, Margasari, dan Lebaksiu, telah ditetapkan sebagai percontohan, sementara wilayah lainnya akan mengikuti secara bertahap.
Menurut Kholid, implementasi di daerah akan difokuskan pada empat sektor utama, yakni perlindungan perempuan dan anak melalui RPPA, perlindungan lansia dan disabilitas, pemberdayaan pemuda melalui program Zilenial, serta pengembangan sport center.
Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal menyiapkan anggaran sekitar Rp131 juta yang akan dialokasikan di tingkat kecamatan.
Di sisi lain, Anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Andina Elok Putri mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, pendekatan pentahelix, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, perlu dioptimalkan untuk memastikan program berjalan berkelanjutan.
“Dengan kolaborasi, potensi lokal dapat dikembangkan menjadi pusat ekonomi baru, termasuk melalui inovasi pengelolaan lahan dan produk turunan,” ujarnya.
Target percepatan pembentukan Kecamatan Berdaya ini diharapkan tidak hanya memperkuat struktur kelembagaan di tingkat wilayah, tetapi juga memastikan program pembangunan benar-benar menjangkau masyarakat secara lebih merata dan terukur. (AD/MA)
