Melalui forum Larwasda ini, ia berharap upaya bersama dapat mendorong tata kelola pendidikan yang bersih, berkualitas, dan bebas dari penyimpangan demi mencerdaskan anak bangsa di Kabupaten Tegal.
nspektur Kabupaten Tegal, Saidno, mengungkapkan bahwa pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan masih belum optimal. Tercatat, Indeks Pencapaian (IP) SPM pendidikan pada tahun 2024 adalah 97,21%, dan menurun pada triwulan kedua 2025 menjadi 94,77%, angka ini masih di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 100%.
“Capaian IP SPM kita belum sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebesar 100 persen dengan bobot penerima layanan sebesar 80 persen dan mutu layanan 20 persen,” terangnya.
Belum tercapainya IP SPM ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta masih adanya kendala dalam menjangkau anak tidak sekolah atau ATS di Kabupaten Tegal.
Di sisi lain, Saidno juga membeberkan banyaknya aduan yang masuk di bidang pendidikan. Dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 ini inspektorat telah mendapatkan 16 pengaduan di bidang pendidikan dari 176 aduan yang masuk.
Adapun temuan hasil audit terhadap pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di beberapa SD dan SMP pada tahun 2023-2024 adalah terkait administrasi pertanggungjawaban, pencatatan aset, maupun penggunaan dana yang belum sesuai ketentuan. (EW/hn)
