Tegal, korantegal.com – Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menegaskan pentingnya keterlibatan keluarga dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal itu disampaikan saat membuka Workshop Program Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Integritas Tahun 2026 di Karlita Hotel Kota Tegal, Senin (05/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, para kepala perangkat daerah dan pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD) mengikuti penguatan kompetensi kepemimpinan integritas bersama pasangan masing-masing.
“Integritas tidak hanya dibentuk di ruang kerja, tetapi bermula dari rumah. Keluarga adalah benteng pertama yang menjaga kita tetap lurus,” tegas Ischak saat membuka acara.
Menurut Ischak, pelayanan publik yang baik tidak hanya bergantung pada sistem dan prosedur, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan yang menjalankannya. Karena itu, pimpinan perangkat daerah perlu memiliki keyakinan, daya nalar, dan keberanian moral untuk menjaga integritas dalam menjalankan kewenangannya.
“Pelayanan publik yang prima hanya lahir dari pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun, sistem dan prosedur sebaik apa pun belum cukup jika tidak dijalankan oleh pimpinan yang memiliki keyakinan, daya nalar, dan keberanian moral untuk menjaga integritas,” kata Ischak.
Ischak menyebut penyelenggaraan workshop tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI agar pemerintah daerah membangun komitmen kepemimpinan melalui peningkatan kompetensi bagi seluruh pimpinan perangkat daerah.
Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada pemahaman konseptual, tetapi dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan menjadi bagian dari budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
Inspektur Kabupaten Tegal Nurhapid Junaedi menjelaskan, workshop yang berlangsung selama dua hari, 5–6 Oktober 2026, bertujuan membangun daya nalar, keyakinan, dan keberanian moral pimpinan perangkat daerah. Peserta juga diarahkan untuk menjadi agent of change sekaligus role model bagi bawahan, staf, dan lingkungan keluarga.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah menanamkan nilai-nilai antikorupsi, membentuk agent of change serta role model bagi bawahan, staf, dan lingkungan keluarga,” papar Nurhapid.
Pelatihan dengan durasi 18 jam pelatihan (JP) tersebut diikuti para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, kepala perangkat daerah, hingga pimpinan BUMD beserta pasangan masing-masing.
Materi yang diberikan mencakup internalisasi integritas, analisis delik tindak pidana korupsi, pengendalian gratifikasi, fraud risk assessment atau penilaian risiko kecurangan, hingga penyusunan rencana aksi tindak lanjut. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan KPK RI dan Kompak API Jawa Tengah.
Kepala Satuan Tugas Akademi Integritas pada Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI Swasti Putri Mahatmi mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memperkuat integritas kepemimpinan.
“Kabupaten Tegal menjadi pemerintah daerah pertama yang menginisiasi kegiatan penguatan integritas kepemimpinan ini. Praktik baik dari Kabupaten Tegal ini akan kami jadikan percontohan untuk disebarluaskan ke daerah-daerah lain,” kata Swasti.
Swasti mengingatkan bahwa semakin besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, komitmen yang dibangun melalui kegiatan tersebut harus diwujudkan dalam perilaku dan sistem kerja, bukan berhenti pada seremoni.
“Tanda tangan komitmen yang dibubuhkan peserta harus lahir dari hati, bukan sekadar seremoni, agar mampu membawa dampak nyata pada sistem dan organisasi,” pungkasnya.
Workshop tersebut turut dihadiri Inspektur dari enam daerah tetangga, yakni Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang. (AD/MA)
