Slawi, korantegal.com — Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid menekankan agar pengelolaan Dana Desa tidak lagi berorientasi pada penyerapan anggaran semata, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Pendopo Amangkurat, Slawi, Kamis (30/4/2026).
Menurut Kholid, dengan jumlah desa yang besar, pengelolaan Dana Desa menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat, sehingga diperlukan tata kelola yang akuntabel dan tepat sasaran.
“Dengan jumlah 281 desa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, orientasi penggunaan Dana Desa harus bergeser dari sekadar belanja menjadi investasi produktif yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.
“Bukan sekadar membelanjakan, tetapi menginvestasikan Dana Desa pada sektor produktif yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa penguatan pengawasan menjadi kunci untuk memastikan penggunaan Dana Desa tetap berada dalam koridor yang benar.
“Kita tidak ingin ada penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa. Tata kelola yang baik bukanlah beban, tetapi perlindungan bagi kepala desa dalam menjalankan tugasnya secara aman dan profesional,” katanya.
Pengawasan tersebut, lanjutnya, perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari Inspektorat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga partisipasi masyarakat.
Penggunaan Dana Desa tahun ini diarahkan pada sejumlah prioritas, antara lain penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, layanan kesehatan desa, hingga digitalisasi desa. Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan serapan anggaran, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi desa.
Pemerintah Kabupaten Tegal juga mencatat keberadaan ratusan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan koperasi desa yang telah berbadan hukum sebagai potensi penggerak ekonomi. Namun, realisasi pengembangannya masih perlu dipercepat agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“BUM Desa dan koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi desa, termasuk mendukung program nasional seperti penyediaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Kholid.
Ia menambahkan, pengelolaan Dana Desa juga harus selaras dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berbasis desa.
Workshop ini turut menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat dan lembaga pengawasan sebagai bagian dari penguatan kapasitas pengelolaan keuangan desa.
Kholid berharap, forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman kepala desa agar pengelolaan Dana Desa benar-benar berdampak dan tidak sekadar administratif.
“Desa yang kuat adalah fondasi negara yang kuat. Manfaatkan forum ini untuk belajar dan jangan ragu berkonsultasi agar pelaksanaan tetap sesuai ketentuan,” ujarnya.(ZS/MA)
