Slawi – Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara, di mana pemerintah juga harus bisa menjamin keberpihakannya pada peserta didik yang memiliki hambatan, baik ekonomi, sosial maupun kendala geografis. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat menuntaskan pendidikannya, tidak putus sekolah.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Tegal Umi Azizah saat menjadi narasumber Seminar Nasional Inovasi Kepemimpinan Perempuan di Sektor Pendidikan yang diselenggarakan secara hibrida dari Kantor Pusat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Selasa (08/08/2023).
Umi mengungkapkan, visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat diraih bangsa Indonesia jika sumber daya manusianya berkualitas. Sehingga pendidikan menjadi faktor kunci yang menentukan, termasuk mencegah agar pertambahan penduduk usia produktif di momen bonus demografi nanti tidak berkembang menjadi bencana demografi.
Pendidikan anak usia sekolah yang terputus karena aksesnya yang terbatas menjadi perhatian serius pihaknya. Sehingga Pemkab Tegal perlu mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan sasaran mengentaskan anak-anak usia 7-15 tahun yang putus sekolah untuk kembali bersekolah melalui pencanangan program Yuh Sekolah Maning di tahun 2018.
“Kami ingin memastikan masyarakat miskin ataupun kelompok marjinal di Kabupaten Tegal mudah mengakses layanan pendidikan. Sebab penyelenggaraan pendidikan yang baik adalah yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender,” katanya.
Diungkapkan Umi, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tegal tahun 2016 baru mencapai 6,54 tahun atau masih di bawah rata-rata lama sekolah nasional yang mencapai 7,95 tahun. Sementara jumlah anak putus sekolah berdasarkan verifikasi pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) tahun 2015 ada 6.765 anak. Dari jumlah tersebut, setelah dilakukan validasi melalui pendekatan di lapangan dengan melibatkan pemerintah desa, organisasi kemasyarakat dan tenaga kependidikan, hanya 2.923 anak saja yang mau kembali bersekolah.
Sejak diluncurkan tahun 2018 lalu, tak kurang dari Rp6,56 miliar anggaran APBD Kabupaten Tegal digelontorkan untuk memfasilitasi lebih kurang 585 anak putus sekolah setiap tahunnya kembali bersekolah atau 2.925 anak secara agregat.
Baca juga: Turunkan Angka Anak Putus Sekolah, Pemkab Tegal Luncurkan “Yuh Sekolah Maning”.
Melalui program Yuh Sekolah Maning, Pemkab Tegal memfasilitasi pemberian alat perlengkapan sekolah seperti seragam, alat tulis, tas, dan kaos olahraga senilai Rp150 ribu per anak per tahun ajaran. Juga bantuan transport dan uang saku senilai Rp500 ribu per anak per semester untuk Kejar Paket A dan Rp600 ribu untuk Kejar Paket B. Selain itu, bantuan biaya sekolah anak juga diberikan ke lembaga satuan pendidikan masyarakat seperti komunitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Tegal yang jumlahnya ada 24. Nilainya untuk Kejar Paket A Rp900 ribu per anak per tahun dan Rp1 juta per anak per tahun untuk Kejar Paket B.
Selain itu, pihaknya juga memfasilitasi pendirian Rumah Anak Sigap (Siapkan Generasi Anak Berprestasi) di Desa Tuwel, Kecamatan Bojong sebagai hasil kerjasamanya dengan Tanoto Foundation. Kehadiran Rumah Anak SIGAP ini diharapkan mampu menopang ketahanan keluarga melalui pengasuhan anak usia dini sekaligus upaya pencegahan stunting di tingkat desa.
Kedua upaya ini mendapat apresiasi dari BRIN yang memandang kepemimpinan perempuan memiliki peranan sangat penting di sektor pendidikan. Dari 556 daerah otonom di Indonesia, jumlah perempuan pemimpin atau kepala daerah hanya ada 24 orang atau setara empat persen.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati di awal Seminar. Meski sangat sedikti, perempuan pemimpin menurutnya mampu berinovasi untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan di daerahnya.
“Meskipun jumlah pemimpin perempuan saat ini masih sedikit. Namun, para perempuan ini telah menorehkan prestasi inovasi bagi daerah dan bangsa Indonesia, termasuk inovasinya di pendidikan guna rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan sesuai kewenangan,” kata Bintang.
Berdasarkan hasil indeks inovasi daerah yang dirilis Kementrian Dalam Negeri tahun 2022, dari 24 kepala daerah perempuan tersebut, lima daerah berpredikat sebagai sangat inovatif, 17 berpredikat inovatif, dan hanya dua daerah berpredikat kurang inovatif.
Bintang mengungkapkan pihaknya telah mengembangkan pendidikan atau pelatihan kepemimpinan perempuan di tingkat pedesaan, termasuk mengembangkan model desa ramah perempuan dan peduli anak tahun 2021. “Kami inginkan mulai di tingkat akar rumput ini, partisipasi perempuan, keterlibatan perempuan dan partisipasi anak menjadi penting dan menjadi perhatian para pengambil kebijakan di tingkat akar rumput,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN Agus Eko Nugroho menuturkan saat ini pihaknya tengah melakukan riset tentang inovasi kepemimpinan perempuan di lima wilayah yang menyandang predikat sebagai daerah paling inovatif yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri. Kelimanya antara lain Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tegal, Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Banyuwangi.
Riset ini bertujuan melihat inovasi kepemimpinan perempuan di sektor pendidikan dan implikasinya terhadap kinerja sektor pendidikan di daerah. Adapun unsur kebaruan dari riset ini adalah inovasinya di sektor pendidikan yang dilakukan para kepala daerah perempuan dalam upayanya meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah.
Selanjutnya, Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Iwan Syahril menuturkan penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya kolaboratif berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun sektor swasta seperti Tanoto Foundation.
Iwan pun menuturkan jika saat ini ada 25 kebijakan episode Merdeka Belajar (MB) yang telah diluncurkan Kemendikbud Ristek. Episode MB ini fokus pada tiga area pokok, yaitu memperluas akses tanpa membedakan gender, meningkatkan mutu dan memperkuat tata kelola. Tidak hanya itu, ia juga menerangkan pihaknya telah mengalokasikan anggaran senilai Rp76 triliun untuk mendukung dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik bagi peserta didik yang ada di satuan pendidikan dari semua jenjang mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi.
“Saat ini kita mengalokasikan anggaran senilai Rp76 triliun untuk mendukung DAK fisik dan non fisik bagi peserta didik yang ada di satuan pendidikan dari semua jenjang,” pungkasnya. (EW/hn)
