Slawi, korantegal,com – Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid menegaskan bahwa pencegahan dan pemberantasan narkotika menjadi tanggung jawab seluruh pihak, bukan hanya Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, dan Polri, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan dalam Zero Prevalence Shooting Challenge di Lapangan Tembak Yonzipur Slawi, Kabupaten Tegal. Kegiatan bertema “Akurasi, Prestasi, dan Aksi Nyata” ini digelar Pemerintah Kabupaten Tegal bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah dan BNN Kota Tegal untuk menguatkan sinergi antarinstansi dalam mendukung program Jawa Tengah Zero Prevalence Narkoba 2045.
Ahmad Kholid menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut. Menurut dia, penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga memutus masa depan generasi muda dan melemahkan ketahanan sosial masyarakat.
“Pemerintah daerah, dunia pendidikan, keluarga, serta seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan terbebas dari narkoba,” ujarnya.
Ia menambahkan, olahraga menembak mengandung nilai edukatif, yakni ketepatan, fokus, ketenangan, dan pengendalian diri. Nilai-nilai itu diharapkan diwujudkan dalam aksi nyata pencegahan narkoba, penguatan ketahanan keluarga, dan penegakan hukum di lingkungan masing-masing.
Dari sisi BNNP, Kepala BNNP Jawa Tengah Brigjen Pol. Drs. Edi Swasono, M.M. menyoroti perlunya perubahan paradigma dan strategi perang melawan narkoba (war on drugs). Menurut dia, pendekatan selama ini terlalu berfokus pada pemberantasan pasokan, seperti penangkapan bandar dan pengedar.
Edi menyebut penegakan hukum memang berjalan, ditunjukkan oleh 65 persen penghuni lembaga pemasyarakatan yang merupakan kasus narkotika. Namun, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba secara nasional justru meningkat.
“Data menunjukkan ada sekitar 196.000 saudara kita di Jawa Tengah yang terpapar narkoba. Logika dasarnya, jika permintaan tetap ada namun barang langka karena penangkapan, harga narkoba akan melonjak tinggi dan justru semakin menguntungkan kelompok bandar,” ungkapnya.
Untuk menjawab persoalan itu, BNNP Jawa Tengah mengoptimalkan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), lembaga yang berperan kunci dalam layanan rehabilitasi medis dan sosial, baik rawat jalan maupun rawat inap. Sebanyak 84 unit IPWL di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah menjadi sasaran, dengan target merehabilitasi secara sukarela minimal satu penyalahguna per hari di setiap unit.
Edi memperkirakan pemulihan seluruh penyalahguna di Jawa Tengah membutuhkan waktu sekitar 19 tahun secara berkala. “Hitungan matematikanya, dari tahun 2026 ini ditambah 19 tahun, insyaallah pada tahun 2045 Provinsi Jawa Tengah benar-benar bisa mencapai zero prevalence,” tambahnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pencegahan narkoba tidak dapat dicapai BNN semata. Menurut dia, kekompakan dan kerja sama kolektif seluruh pemangku kepentingan di wilayah Brebes, Tegal, dan Pemalang (eks-Karesidenan Pekalongan) menjadi modal dasar untuk mewujudkan visi Jawa Tengah Zero Prevalence 2045.
Acara dilanjutkan dengan eksibisi menembak persahabatan antarinstansi yang diikuti jajaran pimpinan daerah dan tamu undangan. Hadir pula Kepala BNN Kota Tegal Kunarto, S.Pd.I., M.H., jajaran TNI dan Polri, serta unsur Forkopimda dari Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. (DD)
