Slawi, korantegal.com – Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman mendorong penguatan digitalisasi transaksi pemerintah dan optimalisasi pendapatan daerah melalui penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar di Aula BPKAD Kabupaten Tegal, Kamis (5/11/2026), sebagai upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Ischak menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus digunakan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tegal.
Salah satu langkah strategis yang didorong adalah penerapan KKPD sebagai sistem pembayaran nontunai untuk mendukung transaksi belanja pemerintah agar lebih praktis, cepat, aman, dan tertib administrasi. Namun, penerapannya harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, pemahaman mekanisme, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
“Saya minta seluruh perangkat daerah dan pengguna KKPD agar menggunakannya secara bijak, disiplin, dan bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan efisiensi serta akuntabilitas,” tegasnya.
Selain penerapan KKPD, Ischak juga meminta penguatan ETPD, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah. Menurutnya, digitalisasi transaksi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan terpercaya. Melalui rapat koordinasi tersebut, ia berharap terbangun sinergi dan pertukaran praktik baik yang dapat menghasilkan langkah konkret dalam mempercepat penerapan transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Pada aspek pendapatan, Ischak meminta seluruh perangkat daerah pengampu pendapatan untuk mengevaluasi capaian Triwulan III Tahun 2026, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan strategi guna mencapai target akhir tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui penggalian potensi pendapatan yang belum optimal, pembaruan data, penguatan pengawasan dan koordinasi, serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pembayaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Meski demikian, ia mengingatkan agar optimalisasi pendapatan tetap mengedepankan pelayanan yang baik, pendekatan humanis, dan kepastian hukum sehingga tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Dalam kesempatan yang sama, Ischak juga menyampaikan apresiasi kepada para pemenang Lomba Cerdas Cermat Keuangan dan Aset Daerah (LCCKAD) Tahun 2026. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi aparatur untuk terus meningkatkan pengetahuan dan literasi dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah. LCCKAD juga menjadi salah satu sarana edukasi untuk menumbuhkan pemahaman bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan tanggung jawab bersama.
Rangkaian kegiatan turut diisi dengan pengundian hadiah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman periode Juli hingga Oktober 2026 sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Tegal Bangun Nuraharjo dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan komitmen perangkat daerah dalam penerapan KKPD, memperkuat elektronifikasi transaksi, serta mengevaluasi dan mengoptimalkan pendapatan daerah.
Terkait implementasi KKPD Tahun 2026, Bangun menjelaskan bahwa dari target awal sebanyak 30 perangkat daerah, 26 perangkat daerah telah menerima kartu tersebut. Sementara itu, empat perangkat daerah lainnya belum menerima KKPD. Tiga perangkat daerah masih terkendala proses administrasi dan penyesuaian karena adanya pejabat pelaksana tugas (Plt.), sedangkan RSUD dr. Soeselo memiliki mekanisme pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berbeda dengan perangkat daerah lainnya.
“Pada tahun 2027, implementasi KKPD akan terus diperluas dengan target penerapan pada lebih banyak perangkat daerah, terutama perangkat daerah pengampu pendapatan daerah,” ungkap Bangun.
Selain itu, ia melaporkan bahwa LCCKAD Tahun 2026 telah diikuti oleh 47 perangkat daerah dan dilaksanakan pada 26–27 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kompetensi aparatur sekaligus mendorong budaya belajar, kolaborasi, dan inovasi dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah.
Adapun realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tegal hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai 86,35 persen. Capaian tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 81,12 persen dan pendapatan transfer sebesar 88,45 persen.
Capaian tersebut masih perlu terus ditingkatkan melalui koordinasi dan evaluasi seluruh perangkat daerah pengampu pendapatan agar target pendapatan daerah Tahun 2026 dapat tercapai. (IK)
