JAKARTA, korantegal.com – Pada tanggal 5 Desember 2025, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menyelenggarakan Sosialisasi Standar Data dan Metadata dengan tujuan meningkatkan kualitas pengelolaan data di lingkungan BSKDN sendiri.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Dr. Noudy R. P. Tendean, S.IP, M.Si, yang menjabat sebagai Sekretaris BSKDN. Peserta sosialisasi terdiri dari perwakilan BSKDN, sementara materi disampaikan oleh pembicara yang berasal dari Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Pada tahun 2026, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) merencanakan pengembangan dashboard monitoring Program Prioritas Presiden yang akan dilengkapi dengan fitur kajian dan rekomendasi. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pemantauan capaian program serta menyediakan analisis berbasis data dalam proses pengambilan keputusan.
Hingga saat ini, data hasil pelaksanaan kegiatan di lingkungan BSKDN belum seluruhnya ditampilkan di platform Pelita. BSKDN mengonfirmasi bahwa terdapat dua skema pelaporan yang dapat digunakan, yaitu melalui Penanggung Jawab Informasi (PIC) atau melalui unggahan mandiri oleh produsen data. Sementara itu, pelaporan metadata statistik masih dilakukan oleh Pusdatin, meskipun ke depan produsen data dapat melakukan pelaporan secara mandiri. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kesepakatan antara Pusdatin dan BSKDN mengenai mekanisme pelaporan metadata statistik di masa mendatang.
BSKDN juga menyampaikan bahwa sebagian data yang mereka hasilkan bersifat rekomendatif dan termasuk dalam kategori “data lainnya”, meskipun fokus penyusunan standar data dan metadata saat ini masih diarahkan pada data-data statistik. Menyikapi berbagai kebutuhan tersebut, Pusdatin dan BSKDN akan memperkuat koordinasi, termasuk melakukan pembahasan mendalam terkait pembangunan dashboard monitoring Program Prioritas Presiden serta merumuskan kesepakatan bersama terkait pelaporan metadata statistik untuk ke depannya.
